Madurazone. SUMENEP – Komisi II DPRD Sumenep, Madura Jawa Timur mendorong lahirnya keterbukaan Komunikasi di sektor minyak dan gas (migas). Salah satunya, dengan memaksimalkan revitalisasi peran Pusat Informasi KKKS migas yang sudah lama “mangkrak”.
Itu terungkap dalam rapat dengar pendapat antara komisi II dengan PMII Universitas PGRI Sumenep. Dalam hearing itu mahasiswa, mengungkapkan jika keberadaan Pusat Informasi KKKS itu belum berjalan maksimal, belum mampu menjalankan fungsi edukasi dan informasi tentang migas.
Sehingga, banyak masyarakat tidak paham atau misinformasi terkait persoalan migas. Sebab, selama empat tahun terakhir keberadaan pusat informasi itu hanya ada tidak menunjukkan fungsi yang bermanfaat. Sehingga, dibutuhkan revitalisasi pusat informasi tersebut.
Bahkan, mahasiswa dari PMII itu tidak hanya sekadar hearing saja, melainkan juga menyerahkan dokumen policy brief yang berisi tentang rekomendasi strategis terkait penguatan fungsi pusat informasi migas di Kabupaten ujung Timur pulau Madura itu.
Ketua Komisi II DPRD Sumenep Faisal Muhlis mengapresiasi mahasiswa yang datang ke kantornya untuk menyampaikan aspirasi terkait pusat informasi KKKS yang selama ini tidak berfungsi maksimal. “Kami menerima aspirasi dengan senang hati,” katanya.
Dia menuturkan, mahasiswa datang tidak hanya sekadar mengkritik namun juga membawa solusi. Salah satunya dengan dokumen policy brief, solusi cerdas, cermat dan detil. “Begini seharusnya mahasiswa dalam menyikapi kebijakan daerah,” ujarnya.
Setidaknya, sambung politisi PAN itu, dengan kritik itu bisa dijadikan bahan evaluasi oleh pemerintah untuk memperkuat peran pusat informasi Migas itu. Tujuannya, masyarakat bisa mendapatkan edukasi, sosialisasi dan pemahaman utuh tentang migas.
“Jadi, kami sangat mendukung penguatan pusat informasi migas itu. Masyarakat paham mulai dari uji seismik, eksplorasi hingga eksploitasi sehingga tidak terjadi disinformasi,” tegasnya. (Nz/yt)
