Madurazone. SUMENEP – Banyaknya penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang terhapus membuat komisi IV DPRD Sumenep berang. Bahkan, komisi yang membidangi pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat itu langsung mendatangi Kementerian Sosial (Kemensos).
Sebab, komisi pimpinan Mulyadi itu menemukan adanya penerima kurang lebih 90 orang terhapus dari daftar. Padahal, mereka menggantungkan jaminan kesehatannya pada program tersebut. Sehingga, hal ini membuat resah.
Oleh karena itu komisi tersebut langsung datang ke Kemensos untuk melakukan audensi, pada Senin (11/6/2026). Ikut dalam rombongan Kepala Bappeda Arif Firmanto dan Kepala Dinkes drg Ellya Fardadah.
Ketua Komisi IV DPRD Sumenep Mulyadi menjelaskan, pihaknya sengaja datang ke Kemensos untuk mempertanyakan soal penghapusan data peserta PBI kesehatan. Sebab, itu sudah banyak dikeluhkan kepada masyarakat.
“Kami membawa keluhan masyarakat ke Kemensos agar ada penyelesaian karena kurang lebih 90 penerima dihapus dalam daftar penerima iuran kesehatan. Dampaknya tidak baik bagi masyarakat,” katanya.
Politisi Partai Demokrat itu menuturkan, penghapusan puluhan ribu peserta PBI tersebut memunculkan keresahan di tengah masyarakat. Sebab, program bantuan itu menjadi salah satu akses utama warga rentan untuk memperoleh pelayanan kesehatan secara gratis.
“Bagi keluarga rentan atau masyarakat tidak mampu Iuran kesehatan dari negara itu sangat dibutuhkan. Sehingga, menjadi kegundahan masyarakat,” jelasnya.
Untuk itu, Mulyadi menegaskan, dengan kedatangan pihaknya ke Kemensos agar dilakukan peninjauan ulang penerima PBI JK itu. Supaya masyarakat yang berhak tetap bisa menerima.
“Kami ingin nantinya ada solusi yang baik. Dan, penerima yang berhak tetap mendapatkan pelindungan kesehatan berkelanjutan,” tukasnya. (Red)
