Madurazone.co, Sumenep – Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) mengklaim honorer “siluman” di instansi pemkab Sumenep, Madura, Jawa Timur tidak di bayar melalui APBD Sumenep. Itu bisa dilihat di RKA (rincian kegiatan anggaran) yang ada setiap tahunnya.
Kepala BKPP Sumenep Titik Suryati menjelaskan, jika ada SKPD mengangkat honorer dipastikan tidak ada dana APBD. Sebab, sudah dilarang pengangkatannya. “Mungkin dibayar oleh dinas atau instansi terkait. Namun, kami tidak mendapatkan laporan jika ada SKPD rekrut honorer,” katanya.
Dia mengungkapkan, dari hasil pendataan pihaknya semua honorer itu berakhir pada 2004 lalu, sesuai dengan PP larangan honorer. “Kalau mereka mengangkat honorer berarti tanpa sepengetahauan kami. Dan, itu bagian dari pelanggaran,” ucapnya.
Menurut mantan Kabag Hukum ini, yang diterima pihaknya hanya ibadah instansi yang merekrut dengan tenaga Outsourcing. “Kalau Outsourcing memang ada, dan itu dibiayai oleh APBD Sumenep. Nanti, akan kami cek seperti apa di lapangan,” tukasnya.
Sekadar diketahui, sejumlah SKPD di Sumenep dikabarkan merekrut tenaga honorer. Meski pemerintah sejak 2004 lalu sudah melarang untuk mengangkat tenaga honorer tersebut. (yt)
