Madurazone. SUMENEP – Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, Jawa Timur dalam memberikan tempat tinggal yang layak kepada warganya patut diacungi jempol. Buktinya, puluhan rumah dibangun layak huni dibangun sepanjang 2026 itu.
Setidaknya ada 66 unit rumah tidak layak huni dibangun pemerintah mulai Januari hingga bulan Juni 2026 ini. Rinciannya, Januari 13 unit, Februari 15 unit, Maret 5 unit, April 14 unit, Mei 10 unit, dan Juni 9 unit. Itu adalah bentuk kepedulian kepada masyarakat.
Pembangunan rumah tersebut merupakan sinergi antara Pemkab dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupayen Sumenep. Sementara anggaran yang digelontorkan untuk kegiatan tersebut mencapai Rp1.089.000.000.
Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo mengatakan, program ini sebagai wujud nyata kepedulian pemerintah daerah terhadap warga yang membutuhkan hunian layak. Sebab, rumah merupakan kebutuhan dasar masyarakat.
“Kami juga ingin menghadirkan keadilan pembangunan kepada masyarakat melalui hunian yang layak. Ini kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah,” katanya.
Ketua DPC PDI Perjuangan itu menjelaskan, pembangunan rumah layak huni juga bagian dari memberikan harapan hidup baru bagi masyarakat. Sebab, akan menambah semangat atau spirit berjuang bagi masyarakat.
“Makanya pembangunan rumah tidak layak huni itu kami anggap penting. Dan itu tidak bisa dilakukan pemerintah semata, makanya melakukan sinergi dengan Baznas Kabupaten,” tegasnya.
Oleh karenanya, pemerintah akan terus memerhatikan persoalan rumah masyarakat yang tidak layak huni. Sehingga, masyarakat -utamanya – yang tidak mampu bisa menempati rumah yang layak, aman dan nyaman. “Ini jadi atensi kami,” tuturnya.
Selain itu, bupati Berharap Baznas dapat memperkuat program-program lain agar dampaknya menyentuh lebih banyak aspek kehidupan warga, mulai dari pendidikan, layanan kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi.
“Kami ingin sinergi ini mampu menghadirkan berbagai program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, serta mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tukasnya. (Red)
