Madurazone.co, Sumenep – Pemerintah memastikan menghentikan pengiriman TKI (Tenaga Kerja Indonesia) khusus PRT (pembantu rumah tangga) ke Timur Tengah. Alasannya, karena keberadaan pekerja domistik malah dianggap sebagai “budak”.
Itu disampaikan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Hanif Dakhiri di pendopo kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, di acara sosialisasi ketenagakerjaan Kamis (5/5/2016). Menurut politisi PKB ini, kebijakan penghentian pengiriman TKI ke Timur Tengah sudah final. Khususnya ke Arab Saudi.
“Bayangkan saja orang umroh saja ke Arab Saudi harus muhrim. Ternyata PRT ke Arab Saudi tidak boleh muhrim. Timur tengah masuk kategori yang unik, khususnya Arab Saudu. Apalagi, mereka bertindak sebagai kiflah atau majikan, sehingga PRT terkesan menjadi budak,” katanya.
Sehingga, sambung dia, jika ada masalah dengan para PRT, maka penyelesaiannya akan sangat sulit. Dan, harus melalui proses yang panjang. “Dampak dari kiflah itu, maka menyelesaikan masalah yang terjadi maka sudah pasti mengalami kesulitan,” ujarnya.
Makanya, ke depan pihaknyan akan mengirim tenaga kerja profesional. Dimana sesuai dengan profesi yang dimiliki, dengan penempatan yang jelas. “Jadi, berangkat ke Arab harus memiliki skill dan keahlian. Tidak ada lagi pengiriman TKI ke Timur Tengah,” ungkapnya.
Bahkan, menurut dia, penempatan nama TKI menjadi kurang. Pihaknya malah menginginkan menjadi TPI (Tenaga Profesional Indonesia). “Itu istilah paling tepat, tidak ada lagi Buruh Migran Indonesi (BMI) semuanya akan menjadi TPI. Karena tengaa profesional yang akan dikirim,” tukasnya. (yt)
