Madurazone, SUMENEP – Adanya sejumlah korporasi yang melakukan ekploitasi minyak dan gas di Sumenep, Madura, Jawa Timur menjadi perhatian Wakil Ketua DPRD Sumenep M. Syukri. Dia meminta perusahaan tersebut untuk memerhatikan masyarakat terdampak. Itu juga harus ditopang oleh kekuatan pemerintah, utamanya Kabupaten ujung Timur Pulau Madura itu.
Dana yang dihasilkan oleh perusahaan migas di Kota Sumekar ini harus memberikan dampak yang baik bagi masyarakat, baik di bidang infrastruktur, terutama dalam pemberdayaan untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Sehingga, mobilitas ekonomi masyarakat akan semakin maju dan berkembang.
”Di Sumenep tidak hanya satu perusahaan saja yang melakukan ekploitasi, sehingga diperlukan sikap peduli untuk meningkatkan ekonomi masyarakat lokal, utamanya ring satu yang memiliki dampak dari pengeboran tersebut,” kata Syukri.
Menurut Syukri, dari migas itu ada dana CSR (Corparate Social Responsibility), yang bisa dipakai untuk memaksimalkan peran terhadap masyarakat. Maka, dalam penyusunan awal tahun tentang dana sosial itu harus tepat sasaran, dan memiliki dampak kepada masyarakat.
”Jangan terlalu banyak ke urusan fisik, tapi harus diberiakan dalam bentuk pemberdayaan kepada masyarakat yang bisa mendongkrak ekonomi rakyat. Seperti pelatihan dan pembinaan ekonomi karena bisa bersifat jangka panjang. Bukan sementara saja, termasuk beasiswa pendidikan,” ungkapnya.
Jadi, politisi PPP itu mengunglapkan, pemerintah juga harus hadir dalam penyusunan agenda CSR tersebut. Sehingga, CSR migas bukan hanya rutinitas tahunan saja, melainkan haraus memberikan dampak.
”Kami minta pemerintah ambil bagian agar keberadaan dana sosial itu bermanfaat langusung kepada masyarakat. Memastikan bisa tepat sasaran dan tepat guna. Kami sarankan yang bisa mendongrak ekonomi rakyat,” jelasnya.
Politisi asal Kepulauan itu juga mengingatkan, selain CSR, juga masih ada DBH (Dana Bagi Hasil) migas. DBH yang sudah ada itu hekdanya juga bisa menopang untuk pembangunan di wilayah terdampak.
”Tetap harus memerhatikan daerah terdampak. Meski bisa juga sebagian di berikan kepada daerah lain. Tapi, daerah terdampak pengeboran harus menjadi perioritas,” tegasnya. (red)
