Madurazone, SUMENEP – Wakil Bupati (Wabup) Sumenep KH. Imam Hasyim meminta para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk kreatif, inovatif dan responsif dalam bekerja. Sebab, dinamika di masyarakat terus berkembang sesuai tuntutan zaman.
Oleh karenanya, kerja inovatif adalah menyesuikan dengan kondisi rill di lapangan. Sementara responsif, memberikan pelayanan yang cepat dan akurat kepada masyarakat. Sehingga, pekerjaan tidak hanya sekadar administratif saja.
Itu disampaikan orang nomor dua di lingkungan Pemkab Sumenep saat melantik pejabat adminstrator dan pengawas di pendopo bupati pada Jum’at (25/9/2026). Ada sebanyak 55 abdi negara yang termasuk gerbong mutasi kali ini.
Puluhan pejabat itu kebanyak adalah Promosi. Misalnya, Mufti Kholid dari Kasubag Rumah Tangga Bagian Umum Setkab Sumenep menjadi Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLH, ada Dewi Lestari dari Kasubag BUMD diangkat menjadi Kabid Pertahanan di Disperkimhub, dan pejabat lainnya.
Pelantikan dan pengambilan sumpah dilakukan wabup Sumenep KH. Imam Hasyim. Kegiatan itu berlangsung dengan sederhana namun penuh dengan khidmat.
Wabup Sumenep KH. Imam Hasyim dalam sambutannya menyampaikan selamat kepada para ASN yang baru dilantik. Diharapkan bisa bekerja maksimal dalam menjaga amanah dalam pembangunan daerah.
“Selamat, dan semoga bisa menjalankan amanah dengan baik dan bersungguh-sungguh bekerja untuk pembangunan di Sumenep,” katanya.
Dia juga meminta aparatur untuk responsif terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat. Pejabat pemerintah tidak cukup hanya menjalankan rutinitas administrasi, tetapi juga dituntut mampu mencari solusi dan melakukan inovasi dalam pelayanan publik.
“Pejabat harus mampu bekerja secara inovatif dan responsif terhadap berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat,” ucapnya.
Mantan Ketua DPC PKB Sumenep itu mengungkapkan, keberhasilan kebijakan pemerintah daerah tidak cukup hanya dengan perencanaan yang baik. Pelaksanaan di lapangan menjadi bagian penting agar program yang disusun benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.
“Aparatur pemerintah harus memahami setiap kebijakan pemerintah daerah hingga tingkat pelaksana, sehingga dapat diwujudkan dalam program dan kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat,” jelasnya.
Untuk mensukseskan program pemerintah, pihaknya juga meminta pejabat administrator dan pengawas terus memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan jajaran di bawahnya. Hal itu diperlukan agar tidak terjadi kesenjangan antara kebijakan yang telah dirancang dengan pelaksanaannya di lapangan.
Selain itu, mantan Ketua DPRD Sumenep itu juga menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi secara berkala. Setiap program harus dilihat kembali untuk memastikan pelaksanaannya sesuai sasaran dan kebutuhan masyarakat.
“Kebijakan yang telah dirancang dengan baik harus diwujudkan melalui langkah konkret, disertai pengawasan dan evaluasi agar setiap program dapat terlaksana sesuai sasaran,” ujarnya. (Red)
