Madurazone, SUMENEP – Pembangunan dua gedung di RSUD dr. Moh. Anwar Sumenep, Madura, Jawa Timur di tahun 2025 alhirnya kandas. Pasalnya, proses pembangunana itu berhenti di tengah jalan alias putus kontrak.
Padahal, anggaran untuk proyek yang putus kontrak itu benilai fantastis. Yakni, sekitar Rp 8,5 miliar. Rinciannya, pembangunan gedung kanker dan urologi senikai Rp 4,1 miliar, dan Gedung ICU, ICCU UGD CMU dan Ruang Radiologi Rp 4,4 M.
Sementara anggaran tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Temabakau (DBHCHT). Sehingga, dana yang tidak kepake karena pekerjaan tak tuntas terpaksa harus dikembalikan ke pusat.
Dampaknya, dua bangunan tersebut mangkrak. Dengan kata lain, dua bangunan itu sampai menjelang akhir tahun 2026 belum dilanjutkan. Otomatis, tidak memberikan manfaat dan fungsi atas bangunan tersebut.
Ketua komisi IV DPRD Sumenep Mulyadi mengaku kecewa dengan dua bangunan RSUD dr. Moh. Anwar yang putus kontrak an. Sebab, menyebabkan bangunan tak fungsi dan tidak memberikan manfaat alias mangkrak.
“Padahal, rumah sakit itu hanya membangun karena anggarannya sudah dari pusat. Tapi, sayang, malah tidak selesai, karena putus kontrak,” katanya.
Dia Menduga kejadian tersebut karena ada kesalahan dalam perencanaan. Sehingga, pekerjaan tidak bisa diselesaikan oleh pihak ketiga dan memilih putus kontrak.
Politisi Demokrat itu menyoroti soal tidak adanya mitigasi risiko dalam perencanaan. Itu penting untuk mengenali dan mengantisipasi dampak besar atas kegagalan proyek.
“Dan, ternyata pembangunan dua proyek miliaran itu, kami menduga tidak diantisipasi hingga gagal,” ungkapnya.
Mantan aktifis HMI itu juga mensinyalir kegagalan karena salah memilih rekanan. Rekanan dinilai tidak punya tanggungjawab dalam menyelesaikan proyek tersebut.
“Intinya, proyek itu harus sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Sumenep. Eh ternyata tidak serius membangunnya hingga mangkrak sampai detik ini karena putus kontrak,” keluhnya.
Plt Direktur RSUD dr. Moh. Anwar Sumenep dr. Erliyati dalam sebuah wawancara dengan media ini menjelaskan, jika proyek tersebut bukan mangkrak tapi putus kontrak. “Jadi, itu putus kontrak,” katanya.
Kalau soal perencanaan, sambung dia, pihaknya sudah melakukan dengan baik. Dia memastikan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. “Kami sudah sesuai aturan, dan yang menentukan rekanan LPSE,” ungkapnya.
Erliyati mengungkapkan, bangunan yang sempat terhenti itu akan dilanjutkan pembangunannya pada 2027 mendatang. “Tahun 2027 kedua bangunan tsb akan dibangun lagi ( dilanjutkan ) oleh pemda ( dinas PUTR) ..alokasi dana sudah disediakan olehAPBD,” tulis dia via Watshapp. (Red)
