Madurazone. SUMENEP – Kekosongan sejumlah kepala sekolah (Kasek) SD dan SMP menjadi atensi Ketua Komisi IV DPRD Sumenep, Mulyadi. Menurutnya, pengisian kekosongan itu harus segera dilakukan dengan cepat.
Sebab, sampai detik ini masih banyak sekolah yang dijabat Plt (pelaksana tugas). Di mana kerjanya tentu saja tidak begitu efektif. Setidaknya, sesuai data dinas pendidikan (Disdik) ada 287 SD dan SMP yang tidak ada kasek definitifnya.
Ketua Komisi IV DPRD Sumenep, Mulyadi meminta Disdik segera mengakhiri masalah ratusan sekolah yang hingga kini masih dipimpin Plt. ”Kekosongan jabatan kepala sekolah tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berpotensi mengganggu efektivitas tata kelola pendidikan,” katanya.
Dia mengungkapkan, Disdik harus segera mempercepat proses pengisian jabatan kepala sekolah definitif. Tujuannya, agar roda organisasi di tingkat sekolah bisa berjalan dengan baik. “Jangan terlalu lama, cepat proses pengisiannya,” ujarnya.
Untuk pengisian itu, Mulyadi juga memberi atensi agar guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) harus diberi kesempatan untuk diangkat menjadi kepala sekolah.
“Kalau secara aturan memenuhi syarat, guru PPPK juga harus diberi peluang menjadi kepala sekolah. Yang terpenting, jangan sampai ratusan sekolah terlalu lama hanya dipimpin Plt,” tegas Politisi Demokrat itu.
Mantan aktifis HMI itu menilai kondisi ini sudah menjadi masalah serius. Pasalnya, jumlah sekolah yang belum memiliki kepala sekolah pasti di Kabupaten Sumenep tergolong sangat besar.
Mulyadi juga menyoroti rendahnya minat guru mengikuti seleksi kepala sekolah. Menurutnya, persoalan tersebut patut dievaluasi, termasuk kemungkinan kecilnya insentif yang diterima kepala sekolah dibandingkan dengan beban tanggung jawab yang diemban.
“Kalau peminatnya sedikit, berarti ada yang perlu dievaluasi. Bisa jadi karena tunjangannya tidak menarik. Mungkin tunjangannya minim, kita tidak tahu. Kalau izinnya sama saja dengan guru biasa, buat apa jadi kepala sekolah,” kata Mulyadi.
Selain itu, Mulyadi juga meminta pemerintah daerah tidak hanya mempercepat pengisian jabatan kepala sekolah, tetapi juga menyediakan kesejahteraan kepala sekolah agar posisi strategi tersebut kembali diminati dan tidak terus-menerus bergantung pada tugas pelaksana.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, Mohammad Iksan, mengungkapkan telah membuka pendaftaran bagi sekitar 1.300 ASN yang berpotensi mengisi jabatan kepala sekolah. Namun, hasilnya jauh dari kebutuhan.
Dari ribuan ASN yang diundang, hanya 247 orang yang mengembalikan berkas pendaftaran melalui sistem. Rinciannya, 32 orang siap menjadi kepala SMP, sedangkan 217 ASN, baik berstatus PNS maupun PPPK, mendaftar sebagai calon kepala SD.
Akibat minimnya jumlah pendaftar, masih terdapat 65 posisi kepala SD yang belum dapat diisi. Untuk sementara waktu, Disdik kembali menunjuk Plt sambil menyiapkan seleksi tahap kedua. (Red)
