Madurazone. SUMENEP – Beras untuk ASN (Aparatur Sipil Negara) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep Madura, Jawa Timur terancam kandas alias tidak bisa terealisasi untuk bulan Januari hingga Februari 2024.
Alasannya, dana untuk pengadaan beras itu tidak ada, lantaran uang yang diambilkan melalui TPP (Tunjangan Penghasilahan Pegawai) para abdi negara langsung ke rekening penerima. Padahal, seharusnya tunjangan tersebut langsung dipotong oleh pihak bank.
Informasinya, TPP ASN disalurkan melalui BPRS Bhakti Sumekar dan langsung dilakukan pemotongan. Setelah itu dana tersebut disalurkan ke rekening PD Sumekar selaku BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) yang ditunjuk sebagai pelaksana beras ASN tersebut.
Namun, di bulan Januari hingga 2024 malah tidak dilakukan pemotongan, karena melalui bank lain. Sehingga, diperkirakan akan mengalami kesulitan untuk mengembalikan uang tersebut yang sudah terlanjur diterima para ASN tersebut.
“Ya, TPP sudah diterima kami sebagai ASN. Tidak ada pemotongan seperti tahun sebelumnya untuk Januari dan Februari,” kata salah ASN yang tak mau disebutkan namanya.
Kabag Perekonomian dan SDA Setkab Sumenep Dadang Deddy Iskandar membenarkan jika TPP para ASN itu sudah ditransfer ke rekening masing-masing. Dan, duit termasu sudah diterima para abdi negara itu pada bulan puasa lalu.
Hanya saja, sambung Dadang, pengadaan beras untuk ASN di bulan Januari dan Februari tidak akan hangus. Sebab, pihaknya masih berencana untuk tetap menyalurkan beras yang sudah diatur dalam peraturan bupati (Perbup) tersebut.
“Tidak akan hangus (Januari, Februari, Red). Tapi, masih proses. Kemungkinan saat ini masih akan melakukan pengadaan dan pendistribusian untuk bulan Maret dulu,” ungkapnya.
Bagaimana dengan uang TPP yang sudah masuk ke rekening penerima?, Dia menegaskan jika itu masih bisa dikembalikan. Hanya saja, pihaknya lagi mempertimbangkan teknis uang yang diterima bisa kembali lagi untuk dibelanjakan beras.
“Terbukti, ada OPD yang sudah by order kok. Istilahnya bisa kan?. Intinya, Januari dan Februari bisa terealisasi tidak akan hangus,” ujarnya.
Sementara Direktur PD Sumekar Hendri Kurniawan menjelaskan, jika untuk bulan Januari Februari memang tidak ada dana TPP yang masuk ke rekening PD Sumekar. Sehingga, pihaknya tidak melaksanakan pengadaan dan pendistribusian beras.
“Kalau kami kan pelaksana. Apabila sudah ada uangnya pasti kami laksanakan. Kami kan belanja berasa dari TPP, jika tidak ada pemotongan TPP ya mau bagaimana lagi. Kami dim saja,” ungkapnya. (nz/yt)
