Madurazone. SUMENEP – KELUHAN masyarakat atas keberadaan jalan rusak yang masih terkesan “dibiarkan” oleh pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep membuat legislator gerah. Sebab, sampai detik ini peningkatan dan perbaikan jalan di nilai belum maksimal dan tidak merata.
Kabarnya, masih banyak jalan poros yang mengalami kerusakan, mulai dari ringan, sedang hingga rusak berat. Kondisi ini langsung diprotes oleh warga.
”Sejak awal kami sudah mendesak pemkab untuk selalu memerhatikan jalan rusak yang menyebar di beberapa desa atau kecamatan di Kabupaten Sumenep. Sebab, masalah jalan adalah kebutuhan dasar dari warga. Sehingga, harus menjadi perhatian dari pemerintah untuk memperioritaskan perbaikan jalan rusak ini. Keluhan ini bukan satu kali diterima oleh kami sebagai anggota dewan, namun belum belum juga ditindaklanjuti secara maksimal,” kata ketua komisi III DPRD Sumenep Dul Siam.
Dia menuturkan, jalan merupakan kebutuhan warga untuk melakukan mobilitas antar dusun antar desa. Apabila baik jalannya, maka aksesnya akan lebih mudah, dan juga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat.
”Jadi, jalan itu menjadi kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, makanya perlu dilakukan langkah-langkah agar perbaikan jalan yang rusak untuk dilakukan perioritas. Sehingga, keluhan masyarakat tidak lagi dominan soal. Kami ingin ini teratasi,” ujarnya.
Politisi PKB ini mengungkapkan, pihaknya meminta instansi terkait dalam hal ini Dinas PU dan Tata Ruang untuk melakukan pemetaan jalan rusak yang ada di Kabupaten ujung Timur Pulau Madura ini. Ini berkaitan dengan kerusakan ringan, sedang dan berat. Sehinga, dalam proses pekerjaan perbaikan bisa mengacu kepada hasil pemetaan yang dilakukan.
”Dari kerja pemetaan ini, kan diketahui mana yang memerlukan perbaikan lebih awal. Intinya, dilakukan secara objektif,” tuturnya.
Sebab, sambung dia, pihaknya sadar perbaikan jalan tidak mungkin bisa dilakukan sekaligus, mengingat anggaran yang dimiliki pemkab tidak memadai. Sehingga, dipastikan akan dilakukan perbaikan untuk yang kerusakannnya parah, dan menyebar di semua kecamatan.
”Jadi, anggaran terbatas. Apabila anggaran semuanya dilakukan untuk perbaikan jalan, maka bisa jadi program yang lain tidak bisa mendapatkan jatah. Sehingga, anggarannya pun harus dibagi,”ucapnya.
Kendati demikian, pihaknya tetap meminta perbaikan dilakukan secara maksimal. Itu agar “tensi” kerusakan jalan tidak semakin membengkak. (nz/yt)
