Madurazone. SUMENEP – Aktifis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Paramadina, Sumenep Madura, Jawa Timur menggelar aksi ke kantor DPRD setempat, Kamis (7/7/2022). Mereka menyoal Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKHUP) terbaru yang sudah final di DPR RI.
Di mana salah satu yang menjadi sorotan berkaitan dengan penghinaan kepada lembaga tekena pidana, termasuk kepada Presiden, DPR dan lainnya. Aksi ini dimulai dengan orasi secara bergantian oleh aktifis hijau hitam ini. Massa langsung ditemui oleh Ketua DPRD Abdul Hamid Ali Munir.
Saat bertemu dengan cara lesehan, mahasiswa juga mempertanyakan kinerja anggota legislatif. Berbagai isu dan kasus para anggota dewan disoal. yang jadi sorotan massa, berkaitan dengan penanganan kasus yang terkesan mandeg dan jalan di tempat.
Salah satu yang diutarakan, kasus dugaan asusila oknum anggota DPRD. Di mana kasus ini ditangani BK dan tidak ada kepastian sampai detik ini. Dugaan asusila berkaitan dengan video mesum oknum legislator yang beredar. Ternyata kasus ini belum ada penyelesaian.
Termasuk juga, soal dugaan permintaan fasilitas oleh komisi II kepada SKK Migas Jabanusa menjadi perhatian para aktifis. “Kami minta transparansi dan keterbukaan penanganan kasus yang mandeg di DPRD,” kata perwakilan mahasiswa.
Ketua DPRD Sumenep Abdul Hamid Ali Munir menjelaskan, jika berkaitan dengan kasus sudah ada yang menangani. Kasus itu ditangani oleh pihak BK. “Di DPRD itu kan memang ada tugasnya, dan itu ditangani oleh BK,” katanya.
Dia menuturkan, apabila mahasiswa ingin bertemu akan difasilitasi oleh pihaknya. “Silahkan kalau mau ketemu, mari kita fasilitasi, tentukan waktunya. Akan kami fasilitasi bertemu dengan BK,” ungkapnya. (nz/yt)
