Madurazone. SUMENEP – Penolakan petugas medis Satgas COVID-19 di Desa Kolpo Kecamatan Batang-Batang Sumenep Madura Jawa Timur menuai protes. Paslanya, tindakan tersebut dinilai tidak kooperatif dalam hal pencegahan virus berasal dari Wuhan ini.
Pasa 6 Juli 2020 petugas medis yang berpakaian APD (Alat Pelindung Diri) lengkap tersebut ditolak masyarakat saat hendak melakukan tracing terhadap kontak erat pasien positif di desa tersebut. Video kejadian pengusiran petugas oleh masyarakat tersebar di grup Whatsaap dan media sosial.
Ketua Fraksi NasDem Hanura Sejahtera (NHS) DPRD Sumenep Akis Jasuli menyesalkan adanya kejadian tersebut. Dia menyampaikan koreksi terhadap pemerintah daerah terutama Satgas COVID-19 Sumenep.
“Pertama dalam menjalani fase New Normal ini perlu adanya pendekatan yang humanis dari penyelenggara pemerintah daerah. Baik itu tim medis, dokter, satgas COVID-19 ataupun eksekutif dan legislatif”, ujarnya anggota komisi II DPRD Sumenep ini
Menurut politisi NasDem itu, pendekatan yang humanis dengan cara edukasi terhadap masyarakat. Agar tumbuh kesadaran di tengah masyarakat, dari invidu ke individu. Tentu diperlukan beberapa tahap dan pendekatan yang betul-betul bisa diterima ditengah maayarakat.
“Maka saya mengimbau atau sedikit mengoreksi kinerja Satgas COVID-19 atau yang berhubungan dengan hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Terutama yang berkaitan dengan penanganan COVID-19,” imbau mantan Ketua Umum Senat Mahasiswa UMM tersebut.
Sehingga, lanjut Akis, dalam fase new normal ini nanti, tidak terkesan dipaksakan dan sifatnya yang formal saja. Oleh sebab itu, pendekatan secara humanis dan edukasi ini bisa diterima oleh masyarakat dan tidak ada lagi penolakan dari masyarakat. Untuk itu perlu adanya kerja sama dengan semua elemen, dengan tokoh masyarakat, Kiai, guru serta pemuda.
“Saya rasa pemerintah daerah dan masyarakat bisa bersama-sama menangani pandemi COVId-19 ini. Karena kita tidak tahu sampai kapan Corona ini,” tambahnya pada induk media Imperiumdaily ini.
Sementara itu, Humas Satgas COVID-19 Sumenep, Ferdiansyah Tetrajaya menyebutkan, adanya penolakan tersebut lantaran pihak keluarga merasa panik. Ketika salah satu keluarganya dinyatakan positif COVID-19.
“Itu risiko teman-teman medis dari tenaga kesehatan kita. Ketika melakukan tracing terhadap kontak erat positif Corona, terkadang ada kendala. Salah satunya adalah penolakan”, jelasnya.
Kadiskominfo Sumenep itu menuturkan, di beberapa tempat memang ada penolakan, tetapi akhirnya mau untuk dilakukan rapid test. Sebab, tracing bukan untuk pasien akan tetapi untuk kontak erat pasien positif COVID-19, keluarga, lingkungan sekitar pasien positif Corona. (nz/yt)
