Madurazone, SUMENEP – Upaya pencegahan stunting terus menjadi fokus Pemkab Sumenep, Madura, Jawa Timur. Kini, pencegahan dilakukan tidak hanya saat sudah lahir, melainkan mulai dari kandungan.
Sehingga, diperlukan pendampingan massif dari pemerintah kepada Ibu hamil yang ada di Kota Sumekar itu. Pendampingan itu dilakukan sejak masih kehamilan sampai usia melewati masa pertumbuhan.
Pernyataan itu disampaikan bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo. Menurut dia, stunting tidak semata persoalan kesehatan saja, melainkan berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia yang akan menentukan masa depan daerah dan Indonesia.
“Persoalan stunting bagi kami sesungguhnya menjadi konsen penting, karena ini merupakan bagian dari gambaran masa depan anak-anak cerdas, kita siapkan untuk generasi 2045,” kata Fauzi, Senin (21/9/2026).
Fauzi mengungkapkan, intervensi terhadap stunting tidak seharusnya dimulai ketika gangguan pertumbuhan telah terjadi. Pendampingan perlu dilakukan sejak ibu menjalani kehamilan, berlanjut setelah persalinan dan masa menyusui, hingga bayi dan balita.
Pendekatan tersebut membuat pencegahan stunting tidak bisa hanya dibebankan kepada sektor kesehatan. Kader, tenaga penyuluh, tenaga kesehatan, pemerintah desa, serta Tim Pendamping Keluarga (TPK) memiliki peran dalam memastikan keluarga memperoleh informasi, layanan, dan pendampingan yang dibutuhkan.
Penguatan kerja lintas sektor itu menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan Pemerintah Kabupaten Sumenep dengan Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Jawa Timur.
Pertemuan tersebut membahas penguatan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana), pelayanan keluarga berencana, serta percepatan penanganan stunting.
Di balik target tersebut, Sumenep masih menghadapi persoalan kapasitas pendampingan di lapangan.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur Shodiqin mengatakan, Kabupaten Sumenep memiliki 27 kecamatan, tetapi hanya sekitar 21 tenaga Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)/Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB).
Dengan jumlah itu, rata-rata seorang penyuluh harus menjangkau sekitar 17 desa. Angka tersebut jauh lebih luas dibandingkan kondisi ideal yang disebut BKKBN, yakni satu penyuluh membina sekitar dua desa.
Bahkan, masih ada kecamatan yang belum memiliki tenaga penyuluh.
Keterbatasan tersebut menjadi tantangan tersendiri karena keberhasilan program kependudukan, keluarga berencana, dan pencegahan stunting sangat bergantung pada kemampuan menjangkau keluarga hingga tingkat paling bawah.
“Kami mendorong keterlibatan perangkat daerah, tenaga kesehatan, pemerintah desa, kader KB, serta unsur terkait untuk menutup keterbatasan tenaga penyuluh. Jadi, bisa mensukseskan program BKKBN,” ucapnya.
Selain persoalan tenaga pendamping, BKKBN menyoroti realisasi anggaran program keluarga berencana di Sumenep.
Dari alokasi sekitar Rp 7 miliar, realisasi anggaran hingga audiensi tersebut berlangsung baru sekitar Rp 1,6 miliar atau 27 persen. (Red
