Madurazone. SUMENEP – Pemangkasan Dana Desa (DD) hingga 70 persen oleh pemerintah mendapatkan atensi anggota komisi I DPRD Sumenep, Hairul Anwar. Sebab, pemotongan anggaran itu dinilai terlalu besar dan sangat merugikan desa.
“Pemotongan dana desa itu terlalu berlebihan. Terlalu besar pemangkasannya. Tentu sangat tidak baik bagi keberlangsungan pemerintahan di desa,” kata Hairul Anwar.
Menurut dia, pemangkasan dana itu berpotensi menghambat pembangunan di desa. Pembangunan infrastruktur akan semakin kecil porsinya, padahal itu masuk kebutuhan dasar masyarakat. Pastinya, kepala desa yang akan diprotes.
“Jika jalan rusak, atau infrastruktur lainnya yang biasanya dibiayai dana desa maka menjadi terhambat. Dan, itu yang disalahkan pasti kades,” ungkapkan.
Selain itu, menurut politisi PAN itu, ekonomi masyarakat juga akan melambat karena perputaran menjadi tidak efektif. “Sudah pasti ekonomi masyarakat itu akan melambat, termasuk peluang kerja seperti padat karya melalui dana desa itu,” ucapnya.
Untuk itu, pihaknya meminta pemangkasan DD itu hendaknya dilakukan kajian ulang agar tidak membuat kekacauan di desa. Sehingga, ada perubahan atas kebijakan tersebut. Misalnya, dipangkas sekitar 50 persen saja atau bisa sampai 30 persen saja.
“Harapannya kami di DPRD, pemangkasan itu bisa dilakukan lebih sedikit. Makanya perlu dilakukan kajian menyeluruh yang sesuai dengan kebutuhan desa,” tegasnya.
Pihaknya memastikan jika kepala desa dengan dana yang cukup minim itu tidak bisa berbuat banyak untuk membangun desa. “Mau bagaimana lagi, pasti akan membangun sesuai dengan porsi anggarannya,” tuturnya. (Nz/yt)
