Madurazone, SUMENEP – Wakil Bupati (Wabup) Sumenep Imam Hasyim mengapresiasi kerja anggota DPRD yang sudah menuntaskan Pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2027. Menurut orang nomor dua di lingkungan Pemkab Sumenep itu bertanda kerja dan kinerja anggota dewan baik.
Raperda APBD 2027 sudah disahkan dengan ditandai rapat paripurna penyampaian laporan Banggar terhadap hasil pembahasan Raperda tentang APBD 2027, Kamis (22/10/2026), yang dipimpin Ketua DPRD Zainal Arifin. Dan, sudah dilakukan penandatangan bersama antara DPRD dengan pemerintah yang diwakil Wabup Imam Hasyim.
Dalam rapat paripurna itu terungkap, Rancangan APBD 2027 dengan nilai belanja Rp 2,264 triliun. Sementara untuk pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp 2,124 triliun sehingga terdapat defisit anggaran Rp 140,2 miliar. Sehingga, itu menjadi tugas bersama dalam hal mitigasi persoalan defisit.
Wabup Sumenep Imam Hasyim mengaku sangat bangga dan mengapresiasi kerja anggota DPRD yang sudah berhasil menuntaskan APBD 2027 lebih awal. Yakni, diselesaikan pada Oktober, dua bulan sebelum masa berakhir angaran 2026. ”Kami mengapresiasi dan berterima kasih kepada DPRD yang sudah menuntaskan APBD 2027,” katanya.
Menurut mantan ketua Ketua DPC PKB itu, apa yang dilakukan anggota DPRD dalam bekerja menutaskan APBD bagian dari hubungan yang baik. Yakni, bagian dari kerja sama pemerintah daerah dan DPRD dalam menentukan arah pembangunan di Kabupaten ujung Timur Pulau Madura ini.
“Dengan kerja sama dan hubungan kemitraan yang harmonis antara eksekutif dan legislatif, diharapkan terus terjaga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumenep,” ungkapnya.
Imam Hasyim berharap hubungan kerjasama itu akan terbangun secara kontinyu dan berkelanjutan. Sehingga, akan membangun daerah secara bersama-sama, demi kesejahteraan masyarakat. ”Tidak hanya di APBD, melainkan sinergi itu harus dibangun secara bersama dengan berkelanjutan untuk kepentingan daerah dan masyarakat,” tegasnya.
Defisit anggaran sebesar Rp 140,2 miliar tersebut direncanakan ditutup melalui pembiayaan netto. Pemerintah daerah mencatat penerimaan pembiayaan sebesar Rp 165,2 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp 25 miliar.
Postur anggaran disusun setelah pembahasan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD. Pembahasan itu juga mempertimbangkan penyesuaian berdasarkan surat Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-95/PK/2026 tertanggal 29 September 2026. (red)
