Madurazone, Sumenep – Pengentasan kemiskinan di Sumenep, Madura, Jawa Timur tidak hanya sebatas penyelesaian sesaat, seperti penyaluran bantuan sosial (Bansos) atau sejenisnya. Namun, pengentasan kemiskinan harus dipikirkan dalam jangka panjang, utamanya dalam mendorong kemandiran ekonomi masyarakat.
Salah satunya, adalah mendorong sejumlah pihak termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk ikut ambil bagian dari menguatkan ekonomi masyarakat. Tentunya, disesuaikan dengan potensi dan karakteristik masing-masing wilayah. Sehingga, dibutuhkan identifikasi secara massif.
Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Sumenep Arif Firmanto mengatakan, pengentasan kemisikinan tidak akan maksimnal apabila hanya dilakukan dalam jangka pendek, berupa bantuan langsung kepada masyarakat. Sebab, itu hanya bersifat sementara. ”Bantuan itu tidak berdampak jangka panjang,” katanya.
Menurutnya, bansos tetap diperlukan, bukan lantas dihapus. Namun, keberadaanya tidak dapat menjadi satu-satunya strategi dalam mengatasi kemiskinan. “Penanggulangan kemiskinan tidak boleh hanya mengandalkan bantuan sosial yang bersifat konsumtif. Harus ada intervensi melalui penguatan ekonomi masyarakat lokal dan pendekatan berbasis kewilayahan,” ucapnya.
Menurut Arif, pengentaskan kemiskinan harus dipikirkan dalam jangka panjang, untuk membangun ekonomi masyarakat. Ke depan, program pengentaskan kemiskinan harus memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat. Dampaknya, pendapatan warga akan mengalami peningkatan.
”Jadi, kita harus mengarahkan pengentasan kemiskinan itu pada peningkatan dan penguatan ekonomi masyarakat akan lebih berdikari,” tegasnya.
Berdasarkan data 2025, angka kemiskinan Sumenep mencapai 17,02 persen atau sekitar 188.480 jiwa. Angka itu turun 0,76 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 7.940 jiwa. (red)
