Madurazone. SUMENEP – Rendahnya skor Keterbukaan Informasi (KI) Publik di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur menjadi perhatian anggota komisi I DPRD Hairul Anwar. Menurutnya, itu menandakan masih lemah keterbukaan publik.
Sehingga, itu menjadi alarm keras bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk terus mendorong terciptanya keterbukaan publik. Bayangkan, saat ini masih ada di tingkat 38 dari badan publik kategori pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
“Kami sangat menyesal dengan rendahnya keterbukaan informasi publik di Kabupaten Sumenep. Ini harus menjadi perhatian dari elemen pemerintah,” kata Hairul Anwar.
Pernyataan itu merespon penilaian keterbukaan informasi publik berdasarkan Keputusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor 10/SK/KI-Prov.Jatim/IX/2025. Pemkab Sumenep memperoleh nilai Self Assessment Questionnaire (SAQ) sebesar 22,42 dan berada di peringkat 38 dari 38 badan publik kategori pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur.
Sebagai perbandingan, skor tertinggi dalam kategori tersebut mencapai 100, yang diraih oleh Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Lumajang, Kota Madiun, dan Kota Surabaya.
Politisi PAN itu mengungkapkan, capaian tersebut menunjukkan masih rendahnya tingkat keterbukaan informasi pemerintah daerah kepada masyarakat. “Ini sebetulnya alarm bagi kita. Dengan skor yang sangat rendah, bahkan paling bawah di antara 38 kabupaten dan kota,” ungkapnya.
Untuk itu, pihaknya mendesak pemerintah daerah harus lebih serius menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan tanggung jawab, terutama dalam pengelolaan anggaran daerah. Masyarakat seharusnya tidak mengalami kesulitan dalam mengakses informasi publik.
“Kenapa masyarakat sampai sulit mengakses informasi, misalnya APBD? Bahkan untuk sekadar meminta informasi saja terasa sulit,” ujarnya.
Dia menambahkan, peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang seharusnya lebih proaktif dalam menyediakan informasi kepada masyarakat.
“Hasil survei ini bukan sekadar kejutan, tapi alarm bagi kita semua untuk segera berbenah, baik eksekutif maupun legislatif, supaya masyarakat kembali percaya kepada penyelenggara pemerintahan daerah,” tegasnya. (Nz/yt)
