Madurazone.co, Sumenep – Tidak lengkapnya pembayaran uang makan dan tuken membuat kepala Kankemenag Moh. Shodiq angkat bicara. Shodiq mengklaim tidak ada pemotongan, itu karena anggaran tidak mencukupi untuk pembayaran utuh.
“Sama dengan sertifikasi kasusnya. Anggaran tidak mencukupi untuk membayar secara utuh kepada semua pegawai. Kalau uang makan memang pendis, sementara tuken di Bimas,” kata mantan kasubag Kankemenag Sumenep, Madura, Jawa Timur.
Soal hanya beberapa bagian yang tidak terbayar utuh, Shodiq mengungkapkan anggaran yang ada di DIPA (Daftar isian plafon anggaran) untuk Tuken di Bimas yang tidak mencukupi. Sementara uang makan di pendidikan Islam. “Jadi, murni karena di DIPA kurang, DIPA anggarannya kan berbeda masing-masing,” tuturnya.
Sebenarnya, pihaknya sudah mengusulkan uang makan dan tuken sesuai jumlah pegawai yang ada. Itu dilakukan saat awal pembahasan anggaran 2015 lalu. “Namun, saya tidak tahu menahu proses penganggarannya, karena menjadi wewenang pusat,” ujarnya.
Memang, sambung dia, perencanaan yanh dilakukan itu bisa berubah. Itu lantaran bisa berubah, misalnya ada mutasi atau beralih ke staf dan lainnya. “Ini tidak hanya terjadi di Sumenep, di kabupaten lain juga terjadi kekurangan semacam ini. Misalnya, uang makan anggaran yang dibutuhkan semua pegawai sekitar sekitar Rp 900 juta, namun terbayar hanya Rp 400 juta,” tukasnya. (yt)
