Madurazone, SUMENEP – Maraknya kasus pencabulan atau persetubuhan terhadap anak menjadi atensi anggota komisi IV DPRD Sumenep Sami’oeddin. Menurut dia, tingginya kejadian tersebut menunjukkan jika perlindungan terhadap anak oleh pemerintah dinilai belum serius.
Data di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Sumenep mencatat ada 10 kasus pencabulan terhadap anak terungkap per September 2026. Angka tersebut tentu terbilang cukup tinggi.
”Harusnya, kasus kekerasan seksual terhadap anak bisa mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Tingginya kasus itu itu menuntut perlunya langkah pencegahan yang lebih serius, bukan hanya penanganan ketika kasus sudah terjadi. Kami berharap tidak ada lagi korban kekerasan anak ke depannya,” katanya.
Menurut dia, pencegahan itu harus dilakukan sejak dini. Di mana pemerintah untuk rajin turun ke lapangan untuk melakukan sosialisasi dan advokasi kepada masyarakat. Tujuannya, agar paham atas kekerasan seksual itu.
”Kami minta instansi terkait untuk melakukan sosialiasi agar memberikan pemahaman kepada masyarakat. Bahkan, jika diperlukan membentuk tim pencegahan,” ucapnya.
Sebenarnya, menurut politisi PKB itu, perlindungan terhadap anak juga harus diperkuat mulai dari lingkungan keluarga hingga masyarakat. Terlebih, kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak selalu dilakukan oleh orang yang jauh dari korban.
“Pengawasan terhadap anak harus diperkuat. Keluarga dan lingkungan juga memiliki peran penting untuk mencegah terjadinya kekerasan tersebut,” tegasnya. (red)









