Madurazone. SUMENEP – Pencocokan dan penelitian (coklit) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur mulai dilaksanakan. Sebanyak 2.500 petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) sedang menjalankan tugas dengan cara mendatangi rumah-rumah warga untuk mencocokkan data.
Untuk itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sumenep meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk lebih transparan guna menciptakan Pemilihan yang demokratis.
“Keterbukaan setiap tahapan harus benar-benar diutamakan, karena itu menjadi kunci suksesnya Pilkada mendatang,” kata Anwar Noris, Ketua Bawaslu Sumenep disela-sela Rapat Koordinasi Tentang Pengawasan bersama Panwascam se-Sumenep, Kamis,
Keterbukaan kata dia bisa dilakukan dengan cara memberikan akses informasi kepada masyarakat secara mudah, seperti adanya warga yang meninggal dunia tapi masih tercatat sebagai calon pemilih, atau warga yang sudah pindah domisili namun tetap tercatat di alamat asal. Jika itu dibiarkan tetap tercatat, berpotensi menjadi masalah besar karena rentan dimanfaatkan oleh oknum tertentu yang bisa mencederai proses demokrasi.
“Silahkan KPU laksanakan tahapan sesuai aturan, kami (Bawaslu) juga akan melaksankan tugas sesuai aturan pula. Jangan merasa risih dengan pengawasan yang kami lakukan, karena Bawaslu tetap menjunjung tinggi Undang-undang dalam menjalankan tugas,” tuturnya.
Bahkan lanjut Noris, pengawasan akan terus dilakukan setiap tahapan. Jika ditemukan adanya dugaan pelanggaran dipastikan akan dilakukan penindakan sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Kalau ada pelanggaran pasti kami tidak, karena itu bisa saja ada indikasi keteledoran KPU,” tegasnya.
Ketua KPU Sumenep A. Waris belum bisa dimintai keterangan. Saat dikonfirmasi melalui sambungan teleponnya tidak merespon meski nada sambungnya terdengar aktif. Begitu pula saat dikonfirmasi melalui pesan singkat (SMS) juga belum merespon hingga berita ini ditulis. (nz/yt)
