Madurazone, SUMENEP – Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo melantik empat Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Pemkab Sumenep, Madura, Jawa Timur, Rabu (8/4/2026). Ke empat pejabat itu merupakan hasil lelang yang digelar sejak beberapa waktu lalu.
Mereka yang dilantik Siswahyudi Bintoro, sebagai kepala Badan Riset Daerah, Joko Satrio dilantik menjadi Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan, Hizbul Wathan sebagai Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik dan Dedi Falahuddin diangkat menjadi Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM.
Sayangnya, pengisian jabatan itu dinilai belum total. Sebab, masih ada beberapa OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang dibiarkan kosong hingga saat ini, belum ada pimpina definitif. Sehingga, harus dijabat oleh pelaksana tugas (Plt).
Instansi yang belum memiliki kepala dinas itu meliputi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Inspektorat, Dinas Perumahan Rakyat, Pemukiman dan Perhubungan (Disperkimhub). Juga, satu Asisten.
Anggota komisi I DPRD Sumenep Hairul Anwar mendesak bupati agar segera melakukan pengisian kepada OPD yang belum memiliki pimpinan definitif. Alasannya, agar roda organisasi berjalan efektif. “Tidak etis jika terlalu lama dijabat oleh Plt,” katanya.
Menurut dia, kewenangan Plt tentu saja terbatas jika dibandingkan dengan pejabat definitif. Dan, Plt itu jabatannya berbatas waktu. “Oleh karenanya mak segera untuk menggelar lelang lagi untuk mengisi OPD yang kosong,” ungkapnya.
Apalagi, sambung politisi PAN itu, dalam waktu dekat akan banyak lagi pejabat pensiun. Sehingga, jika tidak segera terisi akan menambah deretan kekosongan sejumlah OPD di Kota Sumekar. “Kami yakin pengisian kekosongan akan jadi atensi bupati,” tegasnya.
Terlepas dari itu, Hairul mengapresiasi langkah bupati yang sudah mengawali pengisian empat pejabat tinggi Pratama itu. Termasuk staf ahli yang selama ini tidak dilirik orang. “Keberadaan staf ahli bisa menjadi effort dan pertimbangan bupati dalam menentukan kebijakan,” katanya.
Dalam organisasi modern, sambung dia, staf ahli menjadi sangat penting, untuk advice kebijakan. Untuk Brida ini juga penting untuk melakukan riset banyak hal, apalagi Sumenep merupakan Kabupaten unik dengan kepulauan.
“Mereka tidak hanya sekadar bersantai dengan jabatannya, tapi harus menjadi elemen penting untuk memberikan pertimbangan kreasi, dan masukan kepada bupati di tengah kebijakan efisiensi ini. Salah satunya dengan kebijakan empiris, otentik dan ilmiah. Sehingga, kebijakan bupati matang,” jelasnya. (Nz/yt)
