Wujudkan RDTR Aspiratif, Dinas PUTR Sumenep Gelar Konsultasi Publik

  • Whatsapp

Madurazone. SUMENEP – Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur menggelar konsultasi publik untuk penyusunan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR). Itu merupakan kali kedua dalam proses penyusunan tersebut.

Konsultasi publik itu dilakukan untuk Wilayah Perencanaan II dan III, yakni Kecamatan Batuan dan Kalianget. Konsultasi publik langsung dari perwakilan Kementerian ATR/BPN (Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional).

Muat Lebih

Kepala Dinas PUTR Eri Susanto menjadi nakhoda dalam kegiatan tersebut. Hadir pimpinan komisi III Wiwid Harjo Yudianto, dan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Didik Wahyudi. Itu juga diikuti oleh sejumlah peserta yang meliputi Perwakilan Provinsi, UPT dari sejumlah OPD (Organisasi Perangkat Daerah), Camat, Kepala Desa, Tokoh Masyarakat dan sejumlah pihak terkait.

Kepala Dinas PUTR Eri Susanto melalui Kabid Penataan Ruang Hariyanto Effendi menjelaskan, konsultasi publik ini sudah digelar untuk kali kedua. Tujuannya, untuk meminta masukan atau aspirasi tambahan yang belum diusulkan sebelumnya.

“Dan, juga untuk mengecek aspirasi yang disampaikan sebelumnya, terakomodir atau tidak,” katanya kepada media ini.

Apalagi, sambung dia, konsultasi publik itu harus digelar minimal dua kali. Itu sudah menjadi keharuan yang diamanahkan oleh aturan, sehingga harus digelar. “Di KP dua ini kami langsung melibatkan pihak Kementerian karena mereka nantinya yang akan melakukan asistensi,” jelasnya.

Dalam aspirasi yang disampaikan, menurut Hariyanto Effendi, terdapat beberapa usulan masyarakat. Salah satunya yang menjadi perhatian adalah berkaitan dengan infrastruktur seperti jalan, pembuangan sampah dan lainnya, juga adanya ketersediaan lahan pertanian, dan sumber air.

“Ternyata masih ada beberapa usulan tambahan. Kami anggap itu bagus untuk mematangkan konsep RDTR itu. Sehingga, hasilnya lebih objektif,” tegasnya.

Selanjutnya, sambung dia, pihaknya akan merampungkan rancangan Perbup dengan koordinasi pihak provinsi dan asistensi ke Kementerian ATR/BPN. Intinya, persiapan untuk WP 2 dan 3 sudah selesai 50 persen, baru separo.

“Kami tergetkan selesai pada tahun depan RDTR yang WP 2 dan 3. Sementara untuk WP 1 dimungkinkan bisa rampung tahun ini. Sebab, proses RDTR itu tidak mudah, cukup panjang,” pungkasnya. (nz/yt)

Pos terkait