Madurazone. SUMENEP – Hari Buruh Internasional dimaknai sebagai perjuangan kaum burun untuk mendapatkan keadilan sosial dalam menerima hak-haknya. Para buruh harus adil dalam mendapatkan upah kerja, perlindungan sosial, dan keselamatan kerja.
Pernyataan itu disamapaikan Ketua DPRD Sumenep Zainal Arifin. Menurutnya, perayaan hari buruh bukan hanya sekadar simbolik dan seremonial. Namun, harus memberikan makna yang tegas dalam memperjuangkan hak-hak mereka.
“Yang terpenting mereka mendapatkan haknya dengan benar dan adil. Upah baik, sehingga kesejahteraan para buruh meningkat. Ini yang harus mendapatkan perhatian dari pemeirntah,” katanya.
Menurutnya, buruh itu adalah bagian tulang punggung perekonomian nasional. Sebab, mereka bekerja mendapatkan upah, dan perusahaanya membayar pajak pada negara. Sehingga, perhatiannya harus maksimal kepada para buruh.
“Intinya, jangan perlakukan buruh seperti budak. Mereka bukan budak, tapi pekerja profesional yang membutuhkan pengakuan haknya lewat upah yang layak dan baik,” tutur politisi PDI Perjuangan itu.
Untuk itu, pihaknya menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan dunia usaha untuk menciptakan iklim kerja yang manusiawi dan bermartabat. “DPRD Sumenep siap mendukung berbagai kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan buruh, serta memperkuat pengawasan ketenagakerjaan di lapangan” ujarnya.
Zainal Arifin juga menyoroti praktik-praktik yang merugikan buruh, termasuk diskriminasi dan penahanan dokumen penting seperti ijazah oleh perusahaan. “Perusahaan yang menahan ijazah atau dokumen penting milik pekerja jelas melanggar hak dasar manusia. Ini harus dihentikan,” tegas Ketua DPC PDI Perjuangan Sumenep itu.
Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkomitmen menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan adil, serta menjamin tidak ada perlakuan diskriminatif berdasarkan status, gender, maupun latar belakang pekerja.
“Mari bangun sinergitas bersama demi terciptanya lingkungan kerja yang lebih aman, adil, dan bermartabat di Kabupaten Sumenep,” pungkasnya. (nz/yt)
