Madurazone. SUMENEP – Dalam waktu dekat, Sumenep, Madura, Jawa Timur bakal menggelar pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang diperkirakan bulan September mendatang. Banyak figur yang dijagokan bakal maju dalam kontestasi lima tahunan di kota Sumekar ini.
Ada nama Achmad Fauzi dan Ny. Dewi Khalifah yang sudah resmi direkom PDI Perjuangan. Ada lain, Fattah Jasin, Unais Ali Hisyam, Malik Effendi, Donny M Siraj, Azasi Hasan, K. Ali Fikri, KH. Shalahudin A. Warist, Nur Fitryanan Busyro, Soengkono Sidik dan sejumlah calon. Mereka semua sedang menanti rekomendasi partai politik (parpol).
Setiap pesta rakyat dipastikan banyak yang melirik untuk maju sebagai kandidat di Kabupaten ujung Timur pulau Madura ini. Mengapa?, Karena SDA (Sumber Daya Alam) cukup menjanjikan dan potensi untuk digarap. Salah satunya, adalah migas (minyak dan gas).
Di Sumenep, banyak kontraktor migas yang sudah mulai ekploitasi. Ada Santos yang hari ini berubah Medco, ada KEI (Kangean Energi Indonesia). Lalu, HCML (Husky CNOOC Madura ltd) yang masih ekplorasi dan hampir ekploitasi. Saat ini yang offshore sudah masuk Provinsi. Kemudian, ada juga yang di Onshore yang masih tahap ekplorasi yakni EML (Energi Meneral Langgeng), dan lainnya.
Diproyeksi masih banyak kandungan migas yang ada di bumi Sumekar ini. Baik di darat maupun di Kepulauan. “Sumenep dilirik karena memiliki potensi migas yang cukup menggiurkan dan menjadi daya tarik bagi kalangam elit,” kata Direktur Madura Energi Hairul Anwar kepada media ini.
Menurutnya, migas tetap menjadi kepentingan stackholder dalam memetakan kepentingan pilkada Sumenep ini. Sebab, bisnis migas disinyalir sebagai bisnis elit lewat kepentingan politik. “Nah, dari sini para cukong dimungkinkan akan bertaruh dalam kontestasi politik di Sumenep. Dengan harapan bisa mengincar bisnis migas, yang ada,” ungkapnya.
Mengapa dianggap kepentingan elit?, Mantan Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Sumenep ini menjelaskan, keberadaan perusahaan di kota keris tidak memiliki dampak signifikan dalam mengentaskan kemiskinan. Terbuktinya, Kabupaten ini masuk termiskin ke dua di Jatim. Padahal, ekploitasi sudah lama dilakukan.
“Sebelum kewenangan beralih ke Provinsi, Sumenep perna kuasa. Tapi, tak berhasil meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya di daerah terdampak. Padahal, bisnis cukup besar. Siapa yang menikmati?,” ungkapnya dengan nada serius.
Bayangkan, sambung dia, CSR (Corparate Social Responsibility) terbilang cukup kecil untuk daerah terdampak. Bahkan, diperkirakan tidak sampai Rp 2 miliar. “Bagaimana bisa memberikan kesejahteraan, jika tak maksimal dana sosialnya. Jadi, ini sangat membuat kami miris. Sementara PI (Participacing Interest) 10 persen tak berdampak langsung pada masyarakat,” tuturnya.
Hairul menambahkan, seharusnya keberadaan perusahaan migas di Sumenep memberikan dampak signifikan dalam mengentaskan kemiskinan dan memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. “Migas Blok Cepu harus menjadi perbandingan pemerintah kabupaten. Masyarakat butuh effect,” ungkapnya.
Untuk itu, pihaknya berharap pilkada 2020 ini bisa menghadirkan kepempimpinan yang pro masyarakat, mampu mengentaskan kemiskinan. Bukan hanya sekadar memfasikilasi pihak tertentu untuk “bertaruh” dalam memanfaatkan SDA, khususnya Migas. “Perjuangkan migas menjadi alat yang bisa mensejahterakan masyarakat, Bukan kalangan elit,” ungkapnya. (nz/yt)
