Madurazone. SUMENEP – Status sejumlah perawat Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) di Sumenep, Madura, Jawa Timur hendaknya diperjelas. Supaya tak ada tarik ulur kewenangan antara pemprov Jatim dengan Pemerintah Kabupaten ujung Timur Pulau Madura ini.
Hal tersebut disampaikan Nia Kurnia, anggota komisi IV DPRD Sumenep. Menurutnya, selama ini keberadaan perawat di Ponkesdes masih terkesan gamang. Sebab, rekruitmen dilakukan Pemprov Jatim, namun saleri masih sharing denga Kabupaten. “Sebagian di Provinsi sebagian di Kabupaten,” katanya.
Tentu saja, sambung dia, hal ini juga berpengaruh kepada pendapatan mereka. Sebab, Kabupaten tak mungkin menggarkan full untuk mereka, lantaran masih terikat dengan Provinsi. “Jadi, ini perlu ditindaklanjuti dengan baik. Baik ke Provinsi termasuk juga ke Kemenkes dan DPR RI, ” ujar politisi PDI Perjuangan ini.
Bahkan, perempuan berparas cantik ini juga mendukung jika hak pendapatan atau honor mereka ditingkatkan. Hal itu agar berpacu untuk meningkatkan pelayanan di tingkat Desa. “Ketika kesejahteraan meningkat maka bisa berbanding lurus dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya.
Untuk itu, pihaknya sangat mendukung upaya para perawat Ponkesdes dalam memperjelas status dan peningkatan kesejahteraan mereka. Tentu saja dinkes dengan dewan harus berjibaku dalam memperjuangkan nasib mereka para perawat. “Ini layak diperjuangkan legislatif dan eksekutif,” tuturnya.
Tak hanya itu, politisi moncong putih ini juga mengusulkan agar mereka juga diperoritaskan untuk diangkat P3K. Sebab, jika menjadi ASN (Aparatur Sipil Negara) sepertinya sudah tak memenuhi kriteria karena banyak usia yang di atas 35 tahun. “Ini juga perlu diperjuangkan. Kenapa tidak jika mereka bisa menjadi P3K,” tukansya. (nz/yt)
