Madurazone.co, Sumenep – Kontestasi politik calon legislatif (caleg) 17 April lalu diperkirakan menghabiskan dana miliaran rupiah. Bahkan, ada sebagain calon wakil rakyat jadi menghabiskan hampir Rp 4 miliar. Ini operasional politik yang cukup “melangit” dibandingkan periode lalu.
Namun, operasional politik yang cukup tinggi diprediksi tak akan balik “modal”. Bayangkan pendapatan untuk gaji dan tunjungan hampir anggota dewan mendapatkan gaji dan tunjangan hampir Rp 30 juta. Namun, pendapatan itu masih dipotong pajak, partai dan fraksi. Sehingga, pendapatan bersih sekitar Rp 26 juta.
Nah, berarti selama lima tahun pendapatan bersih para regislator ini tinggal dikalikan 60, maka akan muncul angka sekitar Rp 1,5 miliar. Lalu, dari perjalanan dinas anggota dewan mendapatkan pendapatan kisaran Rp 4-5 juta. Kalau dibulatkan menjadi Rp 5 juta dengan asumsi per bulan, maka dikali lima tahun muncul angka Rp 300 juta.
Sementara itu, anggota dewan juga mendapatkan kegiatan atau program berupa Pokir (Pokok Pikiran). Masing-masing berkisar Rp 1,2 miliar. Namun, itu berbentuk kegiata. yang masih dikerjakan kelompok atau pihak ketiga.
“Kalau gajinya tidak sampai Rp 30 juta, tapi kurang dikit. Namun, rinciannya saya lupa, seban datanya ada di ruangan,” kata Kabag Umum Setwan Suemenp Yanuar Yudha Bachtiar kepada media ini.
“Saya terima sekitar Rp 26 juta, setelah pajak, sumbangan partai dan fraksi. Hampir rata mungkin segitu pendapatan per bulan, ” kata Nurus Salam, ketua komisi II DPRD Sumenep.
Menurut Masdawi, apabila caleg menghabiskan anggaran cukup besar apalagi sampai menghabiskan Rp 3 miliar apalagi sampai Rp 4 miliar maka dimungkinkan tidak kembali modalnya. Itu bisa dikalkulasi dengan pendapatannnya.
“Silahkan dirinci kalau perlu. Habis Rp 1,5 miliar saja sudah mepet untuk kembali, ” ungkap politisi Demokrat ini, yang diamini sejumlah anggota komisi II.
Hal yang sama diungkapkan M. Ramzi anggota komisi III. Menurut Ramzi apabila operasional besar maka susah untuk bali modal. Modal besar itu bisa terjadi bagi pemula, atau incumbent yang tidak merawat konstituennya.
“Susah untuk kembali, anggaran besar dengan pendapatan dewan bisa saja tidak sepadan, ” ucapnya.
Menurut politisi Hanura ini, apabila ada caleg yang menghabiskan operasional politik cukup tinggi maka bisa jadi yang salah. Dan, ada regenerasi politik yang keliru oleh parpol. “Ini bahaya jika operasional besar, bagi kontestasi masa depan politik kita, ” tuturnya.
Sebelumnya diberitakan, cost (operasional politik) pileg di Sumenep terbilang cukup tinggi. Bahkan, terendah caleg diperhatikan menghabiskan anggaran Rp 1 miliar, dan bahkan ada yang sampai mendekati Rp 4 miliar. (nz/yt)
