Madurazone.co, Sumenep – “Deadlock” pembahasan KUA PPAS terkait proporsi anggaran kepualauan dan daratan di DPRD Sumenep beberapa waktu lalu direspon. Eksekutif mengklaim anggaran untuk kepulauan sudah dominan.
“Saya tidak ikut pembahasan di Banggar. Namun, soal proporsi anggaran sudah sesuai. Bahkan, anggaran infrastruktur kepulauan juga sudah dominan, ” kata Plt Kepala Dinas PU Bina Marga Eri Susanto.
Bahkan, menurutnya, anggaran untuk 2019 infrastruktur jalan sudah hampir mencapai sekitar 50 persen. “Jadi, hemat kami sudah besar. Itu lantaran tidak bisa mendapatkan DAK (Dana Alokasi Khusus). DAK tidak bisa ke kepulauan, ” ungkapnya.
Menurut Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) ini, untuk jalan-jalan kecil yang masuk desa bisa dibangun dengan menggunakan dana desa maupun BK. “Kalau kami membangun jalan utama, misalnya dari Batu Guluk ke Kangayan, ” tuturnya.
Sementara untuk infrastruktur di Sumber Daya Air juga sudah maksimal. Misalnya, untuk tangkis laut maupun irigasi. “Untuk tangkis laut memang mengalami penurunan, dari sekitar Rp 4 miliar lebih di 2018 menjadi sekitar Rp 2 miliar di 2019 mendatang untuk kepulauan, ” tuturnya.
Eri menuturkan, pembangunan di dinas SDA lebih memperioritas pada mengatasi masalah banjir perkotaan. Misalnya, pengerukan dan pembangunan Kali Patrian dan lainnya. “Kami fokuskan untuk mengatasi banjir perkotaan, ” tukasnya.
Beberapa wakatu, pembahasan banggar dan timgar terjadi deadlock. Penyebabnya, anggaran dinilai tidak proporsional alias masih timpang antara kepulauan dan daratan. (nz/yt)
