Madurazone.co, Sumenep – Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemkab Sumenep, Madura, Jawa Timur dipastikan terus mengalami penyusutan. Itu lantaran sudah banyak abdi negara yang masuk masa pensiun atau berhalangan tetap.
Penyusutan itu kemudian di sikapi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Kemudiantahun 2018 mengajukan formasi rekruitmen ASN sebanyak 500 orang.
”Untuk tahun 2018 kami mengajukan sebanyak 500 orang,” kata Kepala BKPSDM, Titik Suryati.
Menurutnnya, pengajuan formasi ke Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi itu lebih kecil dari standarisasi yang ditetapkan oleh pemerintah pemeintah pusat. ”Sejak 2015 BOP dari Menpan sebanyak 1337 orang,” jelasnya.
Namun lanjut Titik, hingga saat ini dirinya belum menerima regulasi termasuk kuota formasi CPNS dari Pemerintah Pusat. Sehingga dirinya belum bisa memberikan ketegasan apakah tahun ini Sumenep bisa melakukan seleksi atau tidak.
Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) RI, Bima Haria Wibisana, mengatakan sebelum daerah mengajukan formasi CPNS ke Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi untuk melakukan evaluasi terlebih dahulu.
Sebab, banyak factor terjadinya kekurangan PNS disetiap daerah. Kata dia bisa saja kekerungan PNS itu disebabkan karena tidak maksimalnya saat menjalankan tugas ditempat sesuai surat keputusan (SK) yang diterima. (nz/yt)
Misalnya, tenaga pendidik yang ditugaskan di Pulau Sapeken namun kesehariannya yang orang yang dimandatkan itu sering berada di dartan. Sehingga, sekolah di Sapeken tidak ada yang mengajar. ”Memang itu tidak ada, karena orangnya berpindah tempat. Nah hal seperti itu harus dipaksa dulu kembali, dan dilakukan pembinaan sebelum meminta permintaan baru,” jelasnya saat di Sumenep, Jum’at, 11 Mei 2018.
Saat ini kata Bima, Menpan dan BKN sedang melakukan evaluasi dan penghitungan atas pengajuan formasi CPNS tahun 2018. ”Semoga akhir bulan ini sudah bisa ditetapkan,” jelasnya.
Kendati demikian, Bima memastikan tidak semua daerah mendapatkan formasi CPNS di tahun 2018. Salah satu alasan daerah yang tidak diberikan formasi CPNS tahun ini karena berkaitan dengan anggaran. Apabila dipaksakan dikhawatirkan hanya jadi beban daerah yang berimbas pada pembangunan yang lain,.
”Belanja untuk pegawai telah melewati ambang batas, yakni 60 persen (dari total APBD). Jika melakukan rekrutmen baru siapa yang mau bayar, dari mana anggarannya. Nah itu yang sedang kami hitung betul, kami ingin efisiensi dulu,” tegasnya. (nz/yt)
