Madurazone.co, Sumenep – Data yang disampaikan bupati Sumenep, Madura, Jawa Timur dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) mulai diragukan. Pasalnya, data yang disampaikan terkesan tidak sesuai fakta di OPD (Organisasi Perangkat Daerah).
Salah satunya, terjadi pada angka kematian ibu melahirkan, versi LKPJ masih terdapat peningkatan, yakni 2016 mencapai 50 dan 2017 mencapai 54 per 100 ribu. Namun, versi dinas Kesehatan (Dinkes) , 2016 12 orang dan ditahun 2017 11 orang.
Bahkan, dalam pansus LKPJ dengan OPD di ruang paripurna kembali berubah, angka kematian ibu melahirkan menurun. Yakni, pada tahun 2016 11, dan pada tahun 2017 hanya 8 orang. Jadi, validasi data yang sebenarnya mulai dipersoalkan kalangan legislator.
“Ya, kami menemukan data yang tidak valid di LKPJ bupati Sumenep, terutama di angka kematian ibu melahirkan. Ini memang menjadi konsen kami untuk membelejeti LKPJ yang disampaikan bupati, ” kata anggota Pansus Akhmad Mustar.
Politisi PAN ini mengungkapkan, untuk saat ini masih itu yang menjadi temuan. Namun, tidak menutup kemungkinan ada data lain yang tidak sinkron. “Intinya, kami akan mengkaji LKPJ bupati ini secara serius agar hasilnya juga maksimal, ” ujarnya.
Akhmad Mustar mengungkapkan, soal lainnya serapan PAD yang tidak maksimal, program OPD yang tidak dijalankan. “Intinya, kalau temuan kami berhak mengajukan hak kami. Termasuk juga merekomendasikan, termasuk temuan,” ungkapnya.
Kepala Bappeda Yayak Nurwahyudi membantah apabila dianggap tidak valid. Pihaknya mengklaim sudah sesuai data, termasuk yang angka kematian ibu. “Itu sudah sesuai dengan angka. Dan sudah disamakan dengan dinas, ” ujarnya.
Intinya, sambung dia, laporan yang disampaikan bukan hasil copy paste, melainkan hasil data yang diterima oleh pihaknya saat membuat LKPJ. “Ya, itu sesuai data yang diberikan oleh dinas, ” tuturnya. (nz/yt)
