Madurazone.co, Sumenep – Larangan pimpinan OPD (Organasisasi Perangkat Daerah) di Sumenep, Madura, Jawa Timur melayani wartawan menuai kritik. Pasalnya, hal tersebut dinilai mempersulit tugas kuli tintas di kota Sumekar.
Sebelumnya, kepala dinas enggan memberikan komentar terkait pertanyaan wartawan. Alasannya, wartawan dilayani satu pintu lewat bagian Humas Setkab Sumenep, sesuai perintah bupati. Sehingga, kebijakan tersebut dinilai memgebiri tugas Jurnalistik.
“Aneh, Sumenep ini kok OPD yang mengerti teknis tidak boleh bicara, malah Humas yang tidak paham teknis yang akan dilarang. Sama halnya dengan mempersulit tugas teman-teman wartawan di Sumenep, ” kata aktifis SCW Junaidi Pelor.
Dia menegaskan, kebijakan tak ubahnya mempertebal jarak antara raja dengan rakyatnya. Sehingga, akses informasi ke OPD akan terhalangi. “Yang paham teknis itu itu OPD, humas tak akan mengusasi semuanya. Otomatis, akan memperlambat informasi. Kalau deadline bagaimana, ” tuturnya.
Padahal, sambung aktifis kawakan ini, saat ini sudah masuk era keterbukaan publik. Namun, malah terkesan menutup informasi. “Humas itu merupakan corong bupati dan wabup, bukan OPD. Jadi, aneh dengan kebijakan bupati ini. Apakah ini bentuk mengebiri jurnalis” tuturnya.
Menurut Junaidi, kebijakan itu bukan terobosan dari melainkan kebuntuan komunikasi humas relation. Bahkan, dengam itu pemerintah gagal membangun komunikasi massa. “Komunikasi masaa jelas gagal dalam hal ini, ” tuturnya. (nz/yt)
