Madurazone.co, Sumenep – Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) di sejumlah desa di Sumenep, Madura, Jawa Timur disinyalir tidak berjalan gratis. Sebab, diduga masih ada pungutan liar (pungli) oleh oknum perangkat desa.
Ketua GAKI (Gugus Anti Korupsi Indonesia) A. Farid Azzayadi menjelaskan, dari hasil invetigasi yang dilakukan pihaknya ditemukan adanya indikasi pungli oleh oknum desa. Sementara nominal pungutan bervariatif mulai dari Rp 200 ribu bahkan sampai Rp 1 juta. “Masih ada pungutan di desa, padahal itu program gratis, ” katanya.
Dia menjelaskan, pungutan itu dengan dalih untuk biaya materai, patok dan administrasi lainnya. Sayangnya, angka yang dikeluarkan cukup besar. “Aneh memang, apabila di desa itu ada biayayanya, tapi masak harus sebesar itu. Dan, ini sangat meresahkan, ” ungkapnya.
Mantan aktifis PMII ini mengungkapkan, program prona merupakan kegiatan nasional yang dilakukan secara gratis. Sebab, sesuai dengan peraturan Mentri Agraria nomor 4/ 2015 prona dibiayai anggaran negaa melalui APBN, tidak dipungut dari masyarakat. “Jadi, semuanya sudah dilakukan secara gratis, tapi anehnya malah dipungut bawah,” ungkapnya.
Menurut Farid, Presiden secara tegas sudah menginstrukan untuk tidak ada pungli dalam program prona ini. Jadi, desa yang mendapatkan program ini hendaknya menghentikan proses pungli ini. “Jangan main-main dengan program pusat yang gratis namun dipungut. Tolong hentikan, ” tukasnya.
Pihak BPN Sumenep hingga saat ini belum bisa dikonfirmasi terkait masalah ini. Sebab, sedang libur. Media ini sudah mendatangi kantor BPN. (yas/yt)
