Pamekasan, Madurazone.co – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Masyarakat Anti Korupsi dan Advokasi Rakyat Kecil (MAKAR) menggelar aksi kantor Dispendukcapil Pamekasan, Rabu (11/5/2016). Mereka meminta oknum yang melakukan pungli di bawah ke ranah hukum.
Aksi dimulai dari monumen arek lancor menuju kantor dispendukcapil. Mereka melakukan orasi secara bergantian. Para peserta aksi mengecam tindakan pungli yang dilakukan oknum kecamatan. Mereka juga membawa sejumlah poster yang salah satunya bertuliskan Berhentikan kepala camat kota Pamekasan, pungli merajalela rakyat mederita, dan oknum yang terlibat pungli e-KTP wajib ditindak tegas.
“Dispendukcapil harus bekerja profesional. Mereka juga meminta dispendukcapil menghapus pungutan liar pada proses pembuatan e-KTP. Hapus modus-modus pungli yang dilakukan oleh oknum pada pembuatan e-KTP,” kata Korlap Aksi Syauqi.
Dia mengungkapkan, tindakan itu sudah mencederai ruh birokrasi. Maka, sudah sangat layak untuk di bawa ke ranah hukum. “Kalau memang tegas, bawa oknum itu ke ranah hukum. Supaya diproses sehingga tidak ada lagi pungli,” ucapnya.
Kepala Dispendukcapil menjelaskan, pihaknya meminta massa untuk membawa bukti. “Silahkan bawa bukti hadapkan orang ke saya. Kalau perlu bawa polisi sekalian. Tapi, yang jelas pungli itu bukan wilayah saya, melainkan kecamatan kota,” katanya.
Sayangnya, massa tidak puas dengan jawaban kepala Dispendukcapil. Massa berjanji akan menggelar aksi lebih besar kepada Bupati Pamekasan untuk menindaklanjuti pungli e-KTP yang terjadi di Kabupaten Pamekasan. Akhirnya massa bubar dengan tertib tanpa melakukan aksi kekerasan. (Zand/yt)
