Madurazone.co, Sumenep – DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur menggelar sidang paripurna nota penjelasan bupati atas laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) 2015, Senin (4/4/2016). Acara tersebut, hanya mendengarkan penyampaian bupati tanpa ada agenda lainnya.
Pada kesempatan itu realisasi anggaran. Misalnya, pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp 1.952.791.518.104 yakni 98,42 persen dari target yang ditetapkan. Rinciannya, PAD sebesar Rp 172.778.489.110, dana perimbangan 1.312.971.944.697. Lain-lain pendapatan yang sah Rp 467.041.084.297.
Kemudian untuk belanja daerah terealisasi sebesar Rp 1.958.131.572.633 dari anggaran Rp 2.206.398.985.789. Rincianya, belanja tidak langsung sebesar Rp 1.250.082.405.898 dan belanja langsung sebesar Rp 708.049.166.735. Sementara untuk pembiyaan daersh terealisasi sebesar Rp 296.717.192.430.
“Dilihat dari postur anggaran yang ada. Ini bagian dari upaya peningkatan efisiensi belanja yang dilakukan setiap tahunnya,” kata bupati Sumenep A. Busyro Karim dalam nota penjelasannya.
Anggaran yang baik berarti berpengaruh pada peningkatan anhka harapan hidup, melek huruf dan daya beli masyarakat. Maka, IPM (indeks prestasi) mengalami peningkatan. Bahkan 2014 sudah mencapai 61,43 persen. Selain itu, angka kemiskinan dalam sepuluh terakhir juga mengalami penurunan hingga satu persen.
“Di tahun 2004, 30,34 turun menjadi 21,13 persen,” ujarnya.
Banyak hal yang disampaikan dalam nota LKPJ itu, misalnya terkait perhatian ke kepulauan untuk menghilangkan disparitas antara daratan dengan kepulauan. Termasuk juga masalah dongkrak ekonomi. Masalah pendidikan dan kesehatan juga dijelaskan.
Pada kesempatan itu, sejumlah SKPD, camat dan ormas juga dan anggota DPRD Sumenep mengikuti sidang paripurna. “Memang agenda saat ini nota LKPJ bupati dan raperda penyertaan modal PT Wus,” kata Kabag Humas DPRD Sumenep Raysul Kawim, saat menyampaikan rilisnua pada forum media ke wartawan.
Ketua DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma menjelaskan, pihaknya sudah tuntas menggelar pelaksanan lKPJ. Hanya tinggal pembahasan dari anggota dewan. “Tinggal tanggapan anggota dewan terkait nota penjelasan bupati,” katanya.
Dia mengungkapkan, pihaknya sudah membentuk pansus untuk membahas ini. Pansus LKPJ ini dipimpin KH. Hamid Ali Munir. “Ya, tinggal dilakukan kajian secara mendalam. Nanti akan dibahas dan disahkan pada akhirnya,” tukasnya. (yt)
