Madurazone. SUMENEP – Dugaan pungutan liar (Pungli) ternyata tidak hanya ada di Pasar Lenteng, namun juga disinyalir terjadi di Pasar Ganding, Kecamatan Ganding, Sumenep, Madura, Jawa Timur. Itu dilakukan saat pedagang hendak menempati kios atau lapak yang baru itu.
Hal itu terungkap dari hasil hearing yang dilakukan aktifis Gugus Anti Korupsi Indonesia (GAKI) Jatim bersama komisi II dan Disperindag setempat. Dalam hearing itu, jika di pasar Ganding ada pungutan non prosedural dengan nominal vatiatif. Ada yang satu juga, bahkan bisa juga sampai Rp 5 juta.
“Dari hasil investigasi yang kami lakukan memang mencium adanya pungli di Pasar Ganding. Itu didapat dari pengakuan para pedagang pasar. Kami masib terus mendalami,” kata Farid Azziyadi, Ketua GAKI Jatim.
Menurutnya, apabila memang cukup bukti maka pihaknya tidak segan-segan untuk melaporkan kasus dugaan pungli ini. “Kami tidak main-main dalam hal ini. Dipastikan akan dilaporkan. Masalahnya di Lenteng ditangkap, tapi dugaan pungli di Ganding malah terkesan dibiarkan,” tuturnya.
Untuk itu, pihaknya meminta instansi terkait, Disperindag dan juga komisi II untuk melakukan evaluasi atas pembagian kios di Pasar Ganding itu. Apalagi, masih banyak pedagang terdampak yang tidak kebagian. “Ini perlu dievaluasi, harus karena kami mencium aroma tidak beres,” ungkapnya serius.
Tak hanya itu, dia juga mempersoalkan pembangunan pasar yang diduga berada pada aset pribadi dengan dana donatur. Sehingga, dianggap menyalahi aturan yang berlaku. “Jika dibangun lewat donatur, pasti tidak gratis. Ini perlu dipertegas oleh pemkab,” paparnya.
Kepala Disperindag Sumenep Agus Dwi Saputra menampik jika ada pungli. Sebab, pihaknya tidak memberikan perintah apapun untuk pungutan apapun. “Kami yakin tidak ada, karena tidak ada perintah untuk itu,” katanya.
Menurutnya, dari jumlah pedagang 225, tidak ada yang tidak kebagian. Namun, belakangan lalu muncul adanya pengakuan 37 orang tidak mendapatkan. Namun, setelah dipertemukan ternyata sudah berhenti berdagang. “Kemudian diberikan solusi untuk membangun sendiri, namun ukurannya kami yang nentukan,” ujarnya.
Ketua Komisi II DPRD Sumenep Moh. Subaidi meminta Disperindag melakukan evalusi. Termasuk juga melakukan pembinaan kepada aparatur yang dibawah, aga tidak ada kejadian seperti di Lenteng. “Silahkan lakukan pembinaan dengan baik, agar mentalnya baik,” katanya. (nz/yt)
