Madurazone, SUMENEP – Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD P) Sumenep, Madura, Jawa Timur terancam molor. Pasalnya, evaluasi Gubernur Jawa Timur sampai detik ini belum turun ke pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep..
Padahal, APBD P atau yang biasa dikenal dengan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) sudah disahkan dalam paripurna pada 31 September 2022 lalu. Kemudian, pada 3 Oktober dikirim ke Gubernur Jatim untuk dilakukan evaluasi atas pembahasan DPRD Sumenep ini.
“Sehingga, sampai hari ini sudah lebih 14 hari berada di meja Gubernur tapi belum turun. Jadi, secara aturan sudah melewati batas maksimal evaluasi,” kata anggota Badan Anggaran (Banggar) Masdawi.
Sebab, sambung dia, mengacu kepada aturan evaluasi Gubernur itu diberi waktu selama 14 hari untuk bisa dituntaskan. Sayangnya, sampai saat ini tidak ada kepastian apapun. “Bulan Oktober sudah hampir berakhir, ternyata belum juga turun. Jadi tanda tanya bagi kami,” ungkapnya.
Bisa saja, menurut Politisi Partai Demokrat ini, pengawalan terhadap evaluasi Gubernur ini tidak maksimal. Sehingga, sampai saat ini masih mengendap. “Atau bisa jadi karena pembahasan kita lambat. Di mana APBD P harusnya di bulan Juli, tapi malah dibahas di bulan September,” tuturnya.
Untuk itu, pihaknya masih berencana akan mempertanyakan keterlambatan evaluasi Gubernur Jatim ini kepada Pemkab Sumenep. Bahkan, juga akan mendatangi kantor Gubernur untuk berkordinasi terkait evaluasi ini. “Nanti akan kami pertanyakan ke kantor Gubernur juga,” jelasnya.
Masdawi menambahkan, sebenarnya pihaknya sudah mengagendakan rapat banggar untuk sinkronisasi evaluasi Gubernur di tanggal 24 Oktober 2022. “Sepertinya tidak akan terjadi, sebab hingga tanggal 20 Oktober ini belum turun. Padahal, besok terakhir kerja,” keluhnya.
Politisi asal Batang-Batang ini mengungkapkan, apabila APBD P ini lambat maka berpengaruh kepada kegiatan Pemkab. “Jadi, pelaksanaan anggaran jadi molor. Bahkan, untuk fisik bisa saja tidak terlaksana dengan waktu yang sangat mepet,” paparnya.
Masdawi mengingatkan, sejumlah pihak dalam hal eksekutif untuk serius mengawal evaluasi ini. Sehingga, anggaran yang sudah dibahas di DPRD tidak menjadi sia-sia. “Makanya kordinasi untuk segera ditingkatkan dengan pemprov Jatim sehingga bisa segera turun,” harapnya.
Kabag Persidangan dan Perundangan DPRD Sumenep Hasan Bashri membenarkan evaluasi Gubernur Jatim terhadap APBD P ini belum turun. Dan, pihaknya akan segera mempertanyakan ke kantor Gubernur. “Ya, nanti akan kami tanyakan juga alasan belum tuntasnya evaluasi Gubernur Jatim. Tunggu dulu ya,” katanya. (nz/yt)
