Madurazone. SUMENEP – Banyaknya anggaran yang digelontor ke desa melalui Dana Desa (DD) diharapkan tidak membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) abai terhadap pembangunan di tingkat desa. Pemkab Sumenep ini hendaknya tetap memerhatikan kondisi pembangunan di desa. Sebab, dana yang diterima desa dipastikan tidak akan mencukup untuk mengakomodir seluruh pembangunan. Sehingga, diperlukan adanya suntikan lain sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah.
Misalnya, pembangunan infrastruktur di desa masih banyak yang belum tersentuh dengan dana desa ini. Buktinya, masih banyak pembangunan yang masih diabaikan, karena tidak cukup dana. Maka, peran dan kepedulian pemerintah daerah harus ditingkatkan. Sehingga, akan tercipta pembangunan yang berkeadilan dan merata. Harapannya, agar tidak ada lagi keluhan dari masyarakat akan masih ada pembangunan yang belum tuntas.
”Jadi, keberadaan DD bukan lantas menjadikan pemerintah daerah abai atas pembangunan di desa. Infrastruktur menjadi kebutuhan dasar masyarakat, sebab akan menjadi akses terbukanya perekonomian di tingkat desa itu. Maka, APBD harus bisa mengakomodir pembangunan infrstruktur desa yang tidak bisa diakses oleh DD. Misalnya, infrastruktur yang membutuhkan dana besar. Sebab, setiap serap aspirasi selalu muncul permintaan pembangunan infrastruktur dari masyarakat desa,” kata Wakil Ketua Komisi III Jubriyanto.
Menurut Politisi Gerindra ini, pemerintah tetap harus melakukan pemetaan pembangunan di tingkat desa. Sebab, pihaknya sangat yakin dana transfer ke Desa itu tidak akan mencukupi semua kebutuhan pembangunan infrstruktur masyarakat desa. Sehingga, sudah menjadi kewajuban pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dimaksud. ”Intinya, pembangunan di desa tetap harus dilakukan oleh pemerintah. Itu sesuai dengan slogan pemerintahan saat ini, Bangun desa Nata Kota. Makanya, tidak boleh tidak desa harus tetap diayomi,” ungkapnya dengan nada serius.
Apalagi, sambung politisi asal Kepulauan ini, pembangunan infrastruktur di kepulauan, misalnya pengaspalan, lapen bahkan aspal buton sangat dibutuhkan di jalan PUD antar desa. Sebab, pembangunan infrastruktur di kepulauan masih sangat diperlukan dan jauh dari daratan. ”Apalagi, kepulauan yang sangat membutuhkan pembangunan infrastrktur yang cukup banyak. Maka sudah barang tentu tidak bisa hanya didanai melalui DD. Harus juga melalui APBD,” ungkapnya.
Jubriyanto menambahkan, yang paling dibutuhkan di masyarakat adalah aspal buton atau hotmix. Sementara jalan jenis tersebut cukup banyak membutuhkan biaya, dan ini sangat dimungkinkan diambilkan dari anggaran daerah. ”Ya, anggaran daerah itu lebih memungkinkan untuk pembangunan jalan semacam hotmix itu. Sebab, lebih bertahan lama. Sementara, anggaran desa tidak akan mencukupi jika harus memenuhi proyek aspal buton itu,” ungkapnya. (nz/yt)
