Madurazone. SUMENEP – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indah Parawansa memantau vaksinisasi massal di Sumenep, Madura, Jawa Timur, Sabtu (12/6/2021). Vaksinisai di Kabupaten ujung Timur Pulau Madura ini diperioritaskan untuk warga lanjut usia (lansia).
Selain Gubernur Jatim, ikut dalam rombongan Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto, Kapolda Jatim Irjen Pol Dr. Nico Afinta, didampingi pejabat utama (PJU) Polda Jatim, Bupati Sumenep Achmad Fauzi, Dandim 0827 dan Kapolres, Kabupaten Sumenep.
Vaksinasi massal ini dilaksanakan di Pendopo Agung Keraton. Selain itu juga digelar di Kantor Bupati, Mapolres, Makodim dan Puskesmas Pamolokan. Sementara vaksinisasi ini mencapai 1.500 orang. Masing-masing lokasi berjumlah 300 orang.
Saat tiba di pendopo agung keraton, forkopimda jawa timur langsung meninjau peserta vaksinasi. Gubernur jatim bersama pangdam dan kapolda, sempat melakukan tanya jawab kepada para lansia yang mendapatkan vaksinasi.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menjelaskan, pada dasarnya di sumenep ini kondisi pengendalian Covid-19 sangat bagus. BOR ICU nol dan BOR Isolasi 19 persen, sedangkan standart WHO 60 persen, dan ini jauh dibawanya. Sehingga proses pengendalian Covid-19 berjalan sangat baik.
“Untuk menjaga mewujudkan kekebalan komunitas hard komuniti diharapkan bisa diikuti oleh seluruh warga masyarakat sumenep, seluruh Vaksinator, pemberi layanan kesehatan supaya sinergi semua melakukan penyegeraan pelaksanaan vaksinasi,” kata Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa.
Sementara itu terkait dengan Kabupaten Bangkalan, ada 4 (empat) Kecamatan yang masuk katagori zona merah adalah Kecamatan Arosbaya. Ada empat kecamatan yang menjadi proses perhatian lebih seksama, diantaranya kecamatan geger, klampis, arosbaya dan kota.
“Semua pendekatan sudah dilakukan, pak pangdam melibatkan banyak tim dan pak kapolda juga melibatkan banyak tim. Proses penebalan bisa memberikan pelayanan lebih cepat sudah dilakukan,” tambahnya.
Pemprov sendiri sudah menurunkan tim diantaranya, kita ingin memastikan bahwa seluruh puskesmas harus bisa memberikan layanan kepada masyarakat dan tidak boleh ada layanan kesehatan yang terhenti.
“Seperti misalnya ibu-ibu jangan sampai kesulitan mendapatkan layanan persalinan. Seperti rawat jalan dipastikan bahwa berjalan seperti semula, sehingga tim dokter dari kodam, polda dan pemprov menangani di masing-masing puskesmas,” pungkasnya. (nz/yt)
