Pansus LKPJ Rekomendasikan Pemkab Sumenep Inovatif Dalam Kembangkan Komponen PAD

  • Whatsapp

Madurazone. SUMENEP – Pansus LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) bupati atas APBD 2020 lalu tuntas dilakukan telaah oleh panitia khusus (pansus) DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur. Buktinya, hasil tersebut sudah dilaporkan dalam rapat paripurna, Senin Malam (19/4/2021).

Salah satu catatan dalam pansus itu berkaiatan dengan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Di mana sektor PAD harus lebih maksimal, dengan meningkatkan kreatifitas dan inovasi dalam mendorongan peningkatan pendapatan dimaksud. Sehingga, hasilnya akan lebih maksimal.

Muat Lebih

Juru Bicara Pansus Ach. Naufil menjelaskan, PAD Sumenep tahun ini memang terbilang cukul bagus, karena mencapai 100,85 persen dari target yang ditentukan. Sayangnya, komponennya masih tetap sama dengan yang dulu. Yakni, berkutat pada pajak dan bagi hasil.

“Jadi, komponen yang menjadi sektor PAD ini masih tetap berkutat pada pajak dan bagi hasil. Dengan begitu, belum ada terobosan baru dari pemkab Sumenep. Sehingga, ini menjadi kegundahan bagi kami di gedung DPRD, utamanya anggota pansus,” katanya.

Memang, sambung dia, setiap tahunnya pihaknya sudah meminta secara intens dan berulang-ulang untuk membuat langkah baru dalam menghadirkan sumber-sumber PAD. Ternyata sampai detik ini tidak ada kemajuan apapun. “Sudah sering kita meminta untuk membuka sektor baru dalam pendapatan PAD. Eh, tak tahunya tetap sama,” ujarnya.

Untuk itu, pigaknya meminta kepada Bupati dan Wakil Bupati yang baru agar Pemkab Sumenep benar-benar membangun semangat dan langkah-langkah kreatif serta inovatif dalam upaya memberdayakan potensi sumber daya yang dimiliki untuk menumbuhkembangkan PAD.

“Sehingga cita-cita mulia untuk mandiri, mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat, bisa tercapai, dan bukan hanya mimpi indah yang diselipkan di saat kita asyik berdiskusi,” tandasnya.

Terpisah, Ketua DPRD Sumenep, Abdul Hamid Ali Munir menyampaikan bahwa rekomendasi tersebut diberikan kepada pemerintah sebagai acuan dalam rangka pembenahan kedepan.

“Jadi hasil dari kerja Pansus LKPJ ini akan menjadi pedoman bapak Bupati dan wakil Bupati, langkah apa yang harus dilakukan oleh semua. Tidak hanya infrastuktur tapi juga pendidikan, pelayanan rumah sakit dan keehatan termasuk juga bantuan terhadap orang miskin,” jelas Hamid.

Selain itu, lanjut Hamid, termasuk pengelolaan pasar menjadi rekomendasi yang harus dilaksanakan perubahannya. “Makanya Pansus tidak memberikan nilai apapun, hanya sebuah rekomendasi . Karena memang regulasinya seperti itu,” pungkasnya. (nz/yt)

Pos terkait