SUMENEP (Madurazone) :Belum adanya pendamping desa untuk program desa (DD) membuat kepala desa (kades) di Sumenep bingung. Mereka kebingungan untuk membuat RAB (rincian anggaran biaya), surat pertanggungjawaban (SPj) dan adminiatrasi lain. Akibatnya, kades memilih menyewa konsultan.
Sekretaris Asosiasi Kepala Desa (AKD) Sumenep Moh. Idafi menyesalkan belum adanya pendamping. Kades harua mengeluarkan dana hingga Rp 600 ribu per paket program untuk bayar konsultan. “Kalau paketnya banyak, sudah pasti akan mengeluarkan kocek yang cukup banyak pula. Sebab, daerah tidak ada anggaran untuk itu,” katanya.
Sebab, sambung dia, hampir semua kades itu tidak tahu teknis, seperti RAB dan SPj. ” Jadi, daripada tidak terlaksana program, mending terlaksana meski harus mengeluarkan anggaram untuk konsultan. Itu sudah menjadi komitmen kades,” ucapnya.
Kendati demikia, pihaknya tetap berupaya untuk melaksanakan program sesua dengan Juknis (petunjuk teknis) dan aturan yang berlaku. “Kalau juknis sudah disosialisasikan. Pasti pekerjaaan kami di desa akan mengacu ke juknis. Supaya tetap sesuai aturan,” tukasnya.
Pihaknya menyesalkan lambatnya pendamping desa. Padahla, rekruitmen sudah dilakukan Agustus lalu. “Sangat aneh, sampai sekarang tidak ada kejelasan. Apalagi dananya sudah turun bulan Juni lalu. Harusnya sudah lengkap dengan pendamping. (yt)
