Madurazone. SUMENEP – Puluhan Perawat Ponkesdes (Pondok Kesehatan Desa) di Sumenep, Madura, Jawa Timur mendatangi kantor DPRD setempat Kamis (26/12/2019). Mereka “curhat” terkait statusnya yang buram dan peningkatan kesejahteraan bagi.
Mereka menggelar hearing dengan komisi IV DPRD Sumenep. Mereka didampingi Pengurusan Paguyuban Ponkesdes Jawa Timur Ihsan. Dalam keterangannya, mereka mempertanyakan status mereka yang masih terkesan mendua. Yakni, antara kewenangan Provinsi dan Daerah (Pemkab) Sumenep.
“Sampai saat ini status kami masih belum jelas, kami memang diangkat oleh pemerintah provinsi, tapi dilimpahkan ke kabupaten masing-masing,” kata Ketua Forum Ponkesdes Jawa Timur, Achmad Iksan, Kamis (26/12/2019).
Sementara, sambung dia, untuk kesejahteraan dari Sumenep sebesar Rp 400 ribu, maka pemprov memberikan dana sekitar Rp 1.433.000. Sehingga, perawat itu mendapatkan honor sebesar Rp. 1.833.000 dalam kurun waktu satu bulan.
“Di Kabupaten Sumenep ini baru satu juta delapan ratusan, kalau berkaca ke daerah lain sudah ada yang diatas dua juta. Kami meminta agar di Sumenep ini nilainya sama dengan UMK tertinggi di Jawa Timur, empat juta lah,” terangnya.
Kepala Dinkes Sumenep Agus Mulyono menjelaskan, pihaknya masih akan memperjuangkan hak perawat ponkesdes ini. Salah satunya, akan melakukan kordinasi dengan pemprov Jatim. “Yang jelas, soal bayaran disesuaikan dengan perbup,” katanya saat hearing ini.
Bahkan, pihaknya juga akan melakukan kordinasi dengan komisi IX DPR RI untuk menindaklanjuti masalah ini. “Tentu saja, mereka kan diangkat oleh provinsi. Sampai saat ini belum ada pelimpahan kewenangan,” ungkapnya. (nz/yt)
